BATULICIN, Genpikalsel – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu, terpaksa dibatalkan lantaran tak dihadiri pihak Pertamina.
RDP di Gedung DPRD Tanbu ini rencananya membahas adanya keluhan para nelayan dan petani sawah yang sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Beberapa waktu lalu, kami menjadwalkan RDP atas permintaan masyarakat nelayan dan petani sawah dalam pembahasan sulitnya mendapatkan solar,”ujar Ketua DPRD Tanbu, H Suriansyah kepada wartawan diruang kerja, Senin (26/9/2022).
Supiansyah menjelaskan, bahwa RDP yang sudah dijadwalkan terpaksa dibatalkan, ini karana pihak Pertamina yang diundang tidak hadir alias tidak datang.
Padahal dari pertemuan dengan Pertamina lanjut Suriansyah, diharapkan bisa menentukan berapa kuota BBM jenis solar yang diberikan kepada nelayan dan petani sawah di Tanbu.
“Kami masih mengirim surat ke Pertamina lagi, supaya Pertamina hadir di tempat kami (DPRD, red). Ini mengingat masyarakat nelayan dan petani khususnya, sampai hari ini untuk mencari solar itu sulit,” kata Supiansyah.
Supiansyah berharap pihak Pertamina jangan lagi mengulur-gulur waktu. Ini untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi tidak ada alasan Pertamina terkait tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti menambah kekacauan patani dan nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu,’pungkas Supiansyah.
Terpisah, Bupati Tanbu, dr. H. Zairullah Azhar diruang kerjanya mengatakan, bahwa terkait persoalan masalah BBM jenis Solar untuk kepentingan nelayan dan petani, pihaknya segera menindak lanjuti dan akan melakukan langkah antisipasi.
Karena ini lanjut Zairullah, persoalan ini sangat mengganggu perekonomian masyarakat kecil. Ini harus segara diambil langkah spesial di mana hak-hak rakyat itu harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Oleh sebab itu, kami berharap Pertamina, kalau perlu kami siapkan tempat khusus yang dijaga aparat, karan kesulitan para nelayan untuk mendapatkan solar ini berdampak dengan mesin-mesin meraka,”pungkasnya.
Sebelumnya pernah di beritakan di media onlone, para nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu mengeluhkan keberadaan BBM jenis Solar yang sulit mereka dapatkan untuk pergi melaut.
“Para nelayan ini membeli solar di pedagang eceran, itupun kalau tersedia. Harga per liter Rp 13 ribu pun dibeli oleh para nelayan, namun solarnya yang justru tak ada,” ungkap Ketua HSNI Tanbu, H. Kasim, Jumat (16/09/22).
Kesulitan mendapatkan solar untuk melaut ini dialami ribuan nelayan di seluruh Tanbu. Kebutuhan solar ini harusnya bisa dipenuhi pihak Stasiun Pompa Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN). Faktanya, hak para nelayan malah tak terpenuhi.
“Sejumlah SPBN tak lagi beroperasi, misalnya di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI, red) yang berada di Kecamatan Simpang Empat, dan SPBN yang berada di Muara Pagatan Kusan Hilir,” jelas Kasim.
Permasalahan para nelayan inipun oleh HSNI dibawa ke DPRD Tanbu, di mana beberapa hari lalu digelar hearing RDP. Sayang, pihak Depo Pertamina Kotabaru tak berhadir. Padahal pihak ini sangat terkait dan berkepentingan atas ketersediaan solar bagi para nelayan.
Menurut Kasim, para nelayan sangat antusias menanti hasil RDP, yang ketika itu dihadiri para perwakilan nelayan, sejumlah dinas terkait, para camat serta kepala desa.
Ia berharap Pemkab Tanbu memperhatikan kondisi para nelayan, serta dapat menghadirkan pihak Depo Pertamina Kotabaru agar bisa mengetahui jumlah pasokan BBM jenis solar yang diperuntukkan bagi para nelayan.
“Para nelayan ini juga perlu sejahtera. Bagaimana mereka bisa sejahtera kalau untuk beroperasi ke laut saja, sulit mendapatkan solar yang berimbas ke penghasilan mereka,” tutup Kasim.[jn]
