KOTABARU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru H.Said Akhmad, MM secara resmi membuka rapat koordinasi ( Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Kotabaru dengan otoritas jasa keuangan (OJK) perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa, (28/11/2023) di Operation Room Kotabaru.
TPKAD merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada pertemuan tahunan otoritas jasa keuangan (OJK) dengan pelaku industri jasa keuangan yang menyebutkan perlunya upaya nyata guna mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui pemberdayaan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, penguatan sektor ekonomi prioritas.
“Saat ini sudah memasuki triwulan ke-empat untuk tahun 2023 tinggal beberapa bulan lagi. Tentunya seterusnya kita memasuki 2024 yang mana program-program prioritas Kabupaten Kotabaru yang harus dilaksanakan,” kata Sekda.
Karena lanjut dia di bulan Desember nanti kita bisa memulai lelang, dalam rangka percepatan pelaksanaan program-program prioritas skala besar.
“Maka kesiapan dari kitalah yang nanti bagaimana menyikapi,” ucapnya.
“Pada acara hari ini dipersilahkan kepada tim OJK menyampaikan paparan, serta masukan-masukan dari OPD yang hadir hari ini dalam rangka kita singkronisasi strategi apa yang kita lakukan.” pungkasnya.
Sementara itu Analis Senior Direktur Pengawasan Perilaku POJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen Provinsi Kalsel Andy Rahman Yuliman mengatakan tujuan utama datang ke Kotabaru adalah terkait dengan tim percepatan akses keuangan daerah sebagaimana yang sudah diserahkan terkait bentukan tim percepatan akses keuangan daerah yang sudah tertuang dalam lampiran.
“Yaitu, Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengarah, dari unsur OJK, Sekretaris Daerah sebagai Ketua TPKAD, Bappeda, bagian perekonomian dan ada beberapa lagi yang lain sekitar 25 anggota,” paparnya.
Dalam kesempatan itu juga dipaparkan terkait dengan apa itu TPKAD, berawal dari Presiden RI mengarah masih konsennya tingkat leterasi dan inklusi di Indonesia berdasarkan data survei nasional terkait dengan inklusi bahwa di Indonesia dari 10 orang 8 orang sudah mengakses informasi keuangan, tapi dari 10 orang tersebut kurang dari 5 orang yang memahami apa itu produk keuangan.
“Dari data survei untuk nasional angka leterasi kita belum sampai 50 persen baru diangka 48 persen sementara nilai inklusinya itu sudah di angka 86 persen sehingga ini ada target yang luar biasa,” Katanya.
Kenapa ini penting sekali untuk menurunkan target karena dampak dari rendahnya literasi berakibat banyak sekali antara lain akan tingginya pengaduan dI jasa keuangan.
“Artinya mereka yang sudah menggunakan produk keuangan ini karena tidak memahani ficture dari keuangan sehingga banyak terjadi diskrip antara lembaga keuangan dan nasabah” tutupnya Andy.[Ril/Yandi
