KOTABARU, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru tidak ada henti-hentinya menegaskan agar bantuan peningkatan kesejahteraan yang disalurkan pemerintah dapat digunakan sesuai tujuannya.
Harus ada perubahan cara pandang dalam pemanfaatannya, sehingga berbagai cerita klasik soal dugaan penyalahgunaan bantuan tidak terus berulang yang akhirnya sia-sia begitu saja, bahkan menimbulkan masalah.
“Jadi, jangan ada pikiran setelah diterima kemudian menjualnya,” tegas, Kepala Dinas Perikanan, Khairil Fajri kepada genpikalsel.com pada Kamis (25/1/2024).
Khairil melanjutkan, bantuan itu bagian dari upaya dan bentuk tanggung jawab negara terhadap peningkatan kesejahteraan warga negara yang disalurkan melalui pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Artinya negara maupun daerah ingin taraf kehidupan warga masyarakatnya bisa lebih baik, meski bantuan yang diberikan kadang memang belum sesuai dengan harapan. Hal itu tak lepas dari keterbatasan keuangan negara,” ungkapnya
“Namun demikian berbagai kekurangan itu bukan alasan bagi masyarakat, khususnya bagi yang membutuhkan untuk tidak bisa berkembang dan maju. Sebab ada banyak faktor yang memengaruhinya,” lanjut Khairul
Menyikapi hal tersebut, Khairil Fajri menjelaskan salah satu faktor cukup penting adalah penguasaan teknologi, tapi setidaknya ada perhatian negara terhadap warganya.
“Bantuan yang telah disalurkan mesti dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan, karena jika tidak tujuan mencapai perbaikan tingkat kesejahteraan warga yang dilakukan negara tidak akan tercapai,” tuturnya
Artinya, ujar Khairil. “pemerintah memiliki itikad baik untuk menyejahterakan warganya, sehingga pentingnya tanggung jawab moral penerima untuk menjaganya. Sebab, masih banyak masyarakat yang membutuhkan.”
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kotabaru melalui Dinas Perikanan mengajak para nelayan penerima bantuan bisa memanfaatkannya dengan baik dan harus menjadi kesadaran bersama, sehingga tujuan negara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai.
Dirinya berharap nelayan dan petani bisa memanfaatkan secara maksimal, sehingga roda perekonomian sektor perikanan menjadi hidup. Pemerintah kabupaten terus mengupayakan program perbaikan.
“Besar harapan kami pada para penerima bantuan, jangan coba menjual bantuan, karena akan beurusan dengan hukum. Hal itu sedapat mungkin di hindari,” Pungkasnya. [Yandi].
