BATULICIN,GK – Kabupaten Tanah Bumbu merayakan ulang tahunnya yang ke-22 dengan semangat penuh kebanggaan. Namun di balik kemeriahan upacara yang dipimpin langsung Bupati Andi Rudi Latif, tersimpan sejarah perjuangan panjang yang tak banyak diketahui publik.
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin S. Ag, dalam pidatonya mengungkapkan bahwa cita-cita memisahkan diri dari Kabupaten Kotabaru telah dimulai sejak tahun 1959. Kala itu, panitia pemekaran dibentuk di Pagatan. Namun, harapan itu sempat terkubur karena prosesnya mandek hingga tahun 1972.
Baru pada Agustus 2000, semangat itu menyala kembali. Sebuah panitia baru lahir, membawa nama “Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu”, beranggotakan tokoh-tokoh dari delapan kecamatan. Mereka tak sekadar duduk menunggu—melainkan bergerak ke berbagai daerah untuk belajar langsung proses pemekaran, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah.
Namun jalan menuju pemekaran tak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru saat itu enggan melepas Tanah Bumbu. Surat demi surat dikirim—sebanyak 289 surat ditujukan ke bupati dan DPRD Kotabaru, semuanya tak berbalas.
“Waktu itu, kesabaran kami benar-benar diuji. Tapi kami tidak menyerah,” tutur Hasanuddin, Selasa 8 April 2025.
Upaya lobi dilakukan ke Jakarta sebanyak 17 kali, ke Surabaya 20 kali, dan tak terhitung lagi kunjungan ke Kotabaru. Akhirnya, lewat aksi unjuk kekuatan rakyat (show of force), DPRD Kotabaru luluh dan mengeluarkan SK dukungan terhadap pemekaran dengan lima kecamatan awal: Batulicin, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Sungai Loban, dan Satui.
Dukungan pun mengalir dari Gubernur Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi. Hingga akhirnya, tanggal 25 Februari 2003 menjadi hari bersejarah: Presiden RI menerbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 yang resmi membentuk Kabupaten Tanah Bumbu.
Delapan April 2003, H. Zairullah Azhar, MSc, dilantik sebagai pejabat bupati pertama, menandai dimulainya lembaran baru dalam sejarah Tanah Bumbu.
Hari ini, dua dekade lebih telah berlalu. Upacara HUT ke-22 digelar meriah dengan peserta mengenakan pakaian adat Nusantara—sebuah simbol bahwa Tanah Bumbu tak hanya kaya akan sumber daya, tapi juga budaya, persatuan, dan sejarah perjuangan yang luar biasa.
