BATULICIN, genpikalsel.com – Sejumlah perwakilan guru honorer masa kerja 10 tahun ke atas (GHN 10+) yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu menyambangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
Kedatang para guru honorer tersebut untuk memastikan tentang pengangkatan guru honorer menjadi guru PPPK yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai guru pendidik diKabupaten Tanah Bumbu, Selasa (25/7/2023).
Kehadiran para tenaga pendidik non PNS ini dalam rangka melakukan audensi, kedatangan merekapun disambut langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Amiluddin.
“Kedatangan mereka itu hanya koordinasi saja masalah rencana penerimaan P3K 2023,”ucap Singkat Amiluddin.
Sementara salah satu guru TK Negeri Pembina Desa Wonorojo, Friskila Eka Heny Sulistyaningsih mengatakan, bahwa kehadiran mereka di Dinas Pendidikan Tanbu ini untuk koordinasi P3K.
“Kami datang kesini juga menyampaikan permohonan kami yang sudah mengajar di atas 10 tahun agar dapat afirmasi, pertama umur dan yang kedua masa kerja yang diutamakan mesti walaupun ikut tes,” kata Friskila Eka Heny Sulistyaningsih.
Maksudnya kami itu lanjut Friskila, dilihat dari afirmasi masa kerja dan umur, kami cuma menyampaikan saja, mudah-mudahan bisa ditanggapi.
Selain itu dia juga menyampai bahwa dia dan temannya telah memberikan proposal guru honorer masa kerja 10 tahun ke atas ke komisi l dan 3 di DPRD Tanbu pada Senin 24 Juli 2023.
Dikonfirmasi Anggota Komisi 1 DPRD Tanbu, Sayono membenarkan telah menerima proposal dari para guru honorer negeri masa kerja 10 tahun ke atas pada Senin 24 Juli 2023 kemarin.
“Isi proposal itu lanjut Sayono, mereka para guru honorer negeri masa kerja 10 tahun ke atas (GHN 10+) Kabupaten Tanah Bumbu akan mengadakan audensi untuk menyampaikan hasil rapat guru honorer sekolah negeri masa kerja 10 tahun ke atas, serta permasalahan honorer lainnya,” terangnya melalui whastApnya, Selasa (25/7/2023).
“Jadi Insya Allah akan kami tanggapi proposal pemintaan pertemuan itu. Kami akan undang Badan Kepegawaian Daerah Tanbu dan pihak terkait lainnya,” pungkas Sayono. [joni]
