KOTABARU, GK – Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan mengupayakan perbaikan jalan rusak di Kecamatan Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Selatan, meski terkendala efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli melalui Wakilnya, Syairi Mukhlis, saat meninjau langsung kondisi jalan di wilayah tersebut, Selasa (11/3/2025).
“Jalan ini merupakan akses penting bagi beberapa desa dan kecamatan serta jalur menuju Kabupaten Kotabaru. Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, kita akan mengupayakan perbaikan dan menindaklanjutinya pada tahun 2025 hingga 2026,” ujar Syairi Mukhlis.
Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa perbaikan jalan tersebut telah dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, akibat efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, beberapa proyek perbaikan, termasuk jalan penghubung di Sampanahan, mengalami penundaan hingga tahun 2026.
Untuk mengatasi kendala ini, Pemkab Kotabaru akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan pihak terkait guna mencari solusi. “Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah penggunaan dana pemeliharaan jalan untuk perbaikan sementara,” jelas Syairi Mukhlis.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Pemkab Kotabaru juga akan mengadakan rapat dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah akan mengusulkan agar perusahaan turut berkontribusi dalam perbaikan jalan melalui dana CSR mereka. “Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Syairi Mukhlis menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di Kabupaten Kotabaru harus terus berjalan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, diharapkan akses masyarakat dapat segera pulih.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan masukan serta mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang lebih baik. “Rekan-rekan media diharapkan dapat menyebarluaskan informasi ini agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang sedang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur,” pungkasnya. [Yandi]
