BATULICIN, Kirab Pemilu tahun 2024 memegang peranan yang strategis, utamanya dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dengan penuh sukacita. Hal tersebut dikarenakan, Pemilu adalah pesta seluruh rakyat.
Begitu halnya di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) telah digelar
serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024 Satu Tahun Menuju Hari Pemungutan Suara dengan tema “Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa” Senin (13/3/2023) di halaman Kantor KPU Gunung tinggi, Kecamatan Batulicin Tanbu.
Acara ini dihadiri Sekda Tanbu, H. Ambo Sakka, Kepala Kasbangpol, Nahruraji, Ketua KPU Kotabaru, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Dr. Andi Tenri Sompa Ketua Bawaslu Tanbu, Forkopimda, Camat Tanbu, Perwakilan seluruh Parpol di Tanbu peserta Pemilu Tahun 2024, PPK dan PPS se-Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam sambutan Bupati Tanah Bumbu, dr. HM Zairullah Azhar melalui Sekda, H. Ambo Sakka mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, sangat mendukung sepenuhnya dengan terselenggaranya kirab pemilu saat ini, menjelang satu tahun pelaksanaan pemilu, yaitu pada tahun 2024 akan datang.
“Kirab pemilu ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung agar pelaksanaan pemilu berjalan baik. Selain itu, kirab pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa, yang kiranya dapat dimaknai bahwa proses pesta demokrasi, hendaknya disambut dan dirayakan dengan gembira serta bahagia.” Lontar Sekda Ambo Sakka.
“Melalui kirab pemilu ini, saya berharap masyarakat dapat teredukasi mengenai pentingnya menggunakan hak suara pada pemilu, karena sesungguhnya tujuan kirab yang kita laksanakan adalah untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih, agar meningkatkan pengetahuan masyarakat, guna membantu dan memudahkan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024,” ujar Sekda membacakan amanat tertulis Bupati.
Selain itu Ambo Sakka saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemerintah Daerah Tanah Bumbu memberikan dana hibah Rp. 24 miliar, kemudian ke Bawaslu Rp. 12 miliar dan dana pengamanan lainnya.
“Dana hibah yang kita berikan itu untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 sampai acara kirab yang dilaksanakan hari ini, sampai pada pencoblosan dan penghitungan suara,” terangnya.
Kami berharap Pemilu ini kan pesta demokrasi, betul-betul kita nikmati sebagai pesta, dan konflik-konflik itu bisa ditangani dengan baiki, sehingga menghasilkan pemimpin dari 2024 hingga 2029, sesuai dengan harapan kita semua.
Oleh karena itu lanjut Ambo Sakka, keberhasilan pemilu dapat diwujudkan dengan baik, ketika semua pihak, baik pihak penanggung jawab, penyelenggara, jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, partai politik, para kandidat beserta pendukung, maupun komponen masyarakat, dapat memahami dan mencermati secara benar proses demokrasi yang akan berlangsung, sehingga terciptanya suasana Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang aman, nyaman, terbit dan kondusif.
Saat ditanya tambahan Hibah, Ambo Sakka, kemungkinan ada, namun saya tidak tahu jumlahnya dan untuk Linmas di Kecamatan yang mungkin pakainya kita juga yang menyiapkan nantinya.
Sementara Ketua KPU Provensi Kalsel, Dr. Andi Tenri Sompa menyampaikan, kirab hari ini dengan tema Pemilu sebagai intragrasi bangsa merupakan kegitan nasional, yang dilaksanakan oleh KPU RI, yang dilaksanakan di 7 titik Provinsi.
Kemudian hari ini lanjut Andi Tenri Sompa, kita yang berasal dari Kalimantan Barat, sampai di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kirab yang dilaksanakan ini sebenarnya ingin menggambarkan kepada masyarakat bahwa pemilu itu tidak hanya dilaksanakan di ibukota negara atau juga di ibukota Provinsi, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok.
Kirabkan seluruh pelosok tanah air, khusunya di Kabupaten Tanah Bumbu, semua wilayah harus bisa terjangkau oleh kirab ini, sehingga masyarakat tahu bahwa pada tanggal 14 Febuari nanti ada pemilu.
“Masyarakat juga bisa menikmati kirab ini, dan merasakan bahwa kirab ini, dan kemudian merasakan bahwa pemilu itu sebagai pesta demokrasi, yang selayaknya dinikmati seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Tanah Bumbu,”ucap Andi Tenri Sompa.
Andi Tenri Sompa menjelaskan, bahwa Pemilu itu sebenarnya adalah sarana konflik yang dilegalkan oleh negara, jadi Pemilu itu adalah pemilihan pimpinan, pemilihan Presiden, pemilihan anggota Legeslatif, kemudian menjadi ajang perebutan, karena diajang perebutan itu ada yang ingin menang, ada yang kalah.
Ajang seperti ini, dilegalkan oleh negara, karena ada aturannya, ikut kontestasi setiap 5 tahun sekali diatur untuk kita melakukan Pemilu.
Ajang ini, ajang konflik negara menyetujui, atau diatur dalam undang-undang.
Sementara Ketua KPU Tanbu, Puryadi dikonfirmasi terkait Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Tanbu, Puryadi menyampaikan bahwa sesuai permintaan KPU Tanbu awal itu sebesar 34 M, karena mengingat tahun 2024 ini ad hoc kami bertambah kerana pemekaran Kacamatan, dan pemekaran desa, otomatis disitu nilainya bertambah dari tahun sebelumnya tahun 2019-2020 untuk Pilkada.
Puryadi menjelaskan, bahwa disitu sebagai nominal ad hoc kami, untuk PPK dan PPS, untuk honor ad hoc, PPK dan PPS itu naiknya sangat signifikan dibandingkan tahun 2020.
Untuk nominal Rp. 24 Miliar dana Hibah yang disampaikan oleh Sekda Tadi, itu tidak sesuai harapan kami, karena yang kami ajukan itu 34 Miliar, untuk menyiasati kekurangan dana hibah tadi, ini hanya pemerintah daerah yang tahu, karena untuk pendanaan Pemilu kepala Daerah, atau Pilkada itu dari APBD.
“Jadi memang ada tambahan, dan bahkan itu sudah disampaikan ke kami diawal ditahun 2023, itu akan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk tenaga Ad Hoc di kecamatan, pertama PPK di Sekatariat akan disewakan tempat Seketariat dan diberikan satu unit sepeda motor untuk operosonal dan satu buah Laptop, itu pernah disampaikan ke kami dari Pemda bahwa untuk mendukung fasilitas di Seketariat PPK,”pungkas Ketua KPU Tanbu ini.
