BANJARMASIN, GK – Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar secara resmi membuka kegiatan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemkab Tanah Bumbu, Jumat, (20/9/2024) bertempat Hotel Galaxy Kota Banjarmasin, berlangsung dua hari yakni 20-21 September 2024.
Dalam kegiatan workshop tersebut juga dirangkai dengan penyerahan Sertifikat hasil evaluasi akuntabilitas oleh Bupati Tanbu kepada 41 pwrwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Tanbu.
Lima SKPD peringkat teratas pertama yaitu SKPD, Bappedalitbang, kedua Dinas Dukcapil, ketiga RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor. Keempat Kecamatan Karang Bintang, dan kelima Sekretariat Daerah.
Zairullah mengatakan atas nama pemerintah daerah menyambut baik di laksanakannya workshop SAKIP 2024 ini.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan workshop ini dengan sungguh-sungguh.
Sementara Kepala Bagian Organisasi Setda Tanbu, Arif Rahman Hakim menambahkan workshop SAKIP di laksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan efesian.
“Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendorong perbaikan sistem akuntabilitasi kinerja instasi pemerintah di lingkup Pemkab Tanbu. Agar terdapat peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,” lontar Arif.
Selain itu, ucap Arif, untuk memperkuat pemahaman mendalam pada perangkat daerah unit kerja agar memiliki kompentesi dalam menerapkan konsep SAKIP secara menyeluruh.
Hadir pada kegitan tersebut, Sekda Ambo Sakka, Asisten, seluruh Kepala SKPD dan Kasubag Perencanaan masin-masing SKPD
Adapun narasumber yaitu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kemenpan RB, Budi Prawira.
Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri, Eko Wulandaru.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Kemenpan RB, Umu Nur Hanifah.
Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan Siti Norbayah yang di wakili oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
