KOTABARU, GK – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotabaru menargetkan peningkatan pendapatan daerah pada 2025 melalui berbagai program unggulan. Kepala Bapenda Kotabaru, Ronny Hendrayadi,
SE., M.IP., menegaskan bahwa optimalisasi pelayanan dan inovasi pajak menjadi fokus utama.
“Jangan sampai terdapat silpa yang terlalu besar. Karena jika sudah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), itu artinya telah menjadi komitmen kita untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut,” ujar Ronny saat diwawancarai oleh genpikalsel.com di ruang kerjanya, Selasa (25/2/2025).
Bapenda juga tengah mengembangkan metode pembayaran pajak yang lebih mudah bagi masyarakat. Ronny mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan penagihan langsung ke kecamatan atau door to door untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan mengurangi biaya perjalanan dinas.
“Kami juga akan turun langsung ke lapangan melalui tiap kecamatan atau door to door sekaligus mengkondisikan pengumpulan ke pihak kecamatan langsung. Hal ini kita lakukan demi mengurangi biaya perjalanan dinas,” tambahnya.
Di sisi lain, Ronny menyoroti tantangan terbesar dalam mencapai target pendapatan daerah, terutama dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ia menjelaskan bahwa BPHTB, khususnya dari sektor sawit, telah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Terkait BPHTB sawit itu juga merupakan bagian yang sudah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN),” katanya. Namun, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2020, pemerintah menetapkan tarif nol persen BPHTB untuk PSN.
“Pemerintah sesuai kewenangannya tidak memungut atau mengenakan tarif 0% BPHTB atas PSN,” ujar Ronny, mengutip Pasal 3 ayat (3) dari perpres terbaru tersebut.
Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam memenuhi kewajiban pajaknya. “Hal ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Kotabaru,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ronny mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah serta perencanaan yang lebih baik untuk ke depan. [Yandi]
