BATULICIN, GK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Bumbu menyatakan kesiapan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu. Rapat tersebut akan membahas dugaan penyalahgunaan dana hibah yang sempat ramai diberitakan oleh media online.
Ketua KPU Tanah Bumbu, Puryadi, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.
“RDP itu menjadi kewenangan DPRD, mungkin dengan itu kami bisa menanggapi adanya berita sepihak yang menyebut adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah oleh KPU Tanbu tersebut,” ujar Puryadi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (31/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih mempersiapkan data yang diperlukan sebelum menjadwalkan kehadiran dalam RDP.
“Dengan adanya RDP nantinya, semuanya akan terbuka serta transparan,” katanya.
Terkait laporan dana hibah, Puryadi menyebut bahwa pelaporannya dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
“Pada 27 Desember itu terjadi karena memang saat itu masih dalam tahapan. Kami memiliki batas waktu pelaporan dana hibah selambat-lambatnya setelah pelantikan calon terpilih. Saat reses Komisi 1 DPRD Provinsi di ruang Bupati, kami tidak memegang data saat itu,” jelasnya.
Puryadi juga menegaskan bahwa jika diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPU Tanah Bumbu siap memberikan data penggunaan dana hibah secara transparan.
“Kami siap jika harus diaudit oleh BPK. Penggunaan anggaran kami sesuai prosedur. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, memang anggaran kami lebih tinggi, karena sosialisasi untuk calon tunggal menjadi prioritas dan memerlukan biaya besar,” tambahnya.
Sebelumnya, DPRD Tanah Bumbu menyatakan akan memanggil KPU dalam RDP guna membahas dugaan penyalahgunaan dana hibah yang mencuat di pemberitaan media online.[jon
