KOTABARU, GK – Perubahan sistem penyaluran bantuan hibah perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan dengan sangat teliti agar tepat sasaran dan efektif. Pendataan serta verifikasi yang cermat terhadap calon penerima menjadi kunci keberhasilan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini juga penting untuk memastikan bantuan bermanfaat bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yang membutuhkan.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Yuliandi Surya, dalam wawancara dengan genpikalsel.com, Senin (28/10/2024) mengatakan hibah perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan harus dilakukan dengan sangat teliti mulai dari proses identifikasi kelompok calon penerima bantuan hibah sampai dengan serah terima bantuan.
Yuliandi Surya biasa disapa akrabnya Andi menjelaskan bahwa perubahan utama dalam sistem penyaluran bantuan hibah perikanan tahun ini adalah proses pengajuan proposal bantuan.
“Nelayan kini harus mengajukan proposal bantuan ke DKP terlebih dahulu. Proposal tersebut akan diverifikasi untuk menentukan apakah nelayan yang bersangkutan layak mendapatkan bantuan atau tidak,” ujar Andi.
Sistem baru ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan perikanan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh nelayan yang benar-benar membutuhkan.
“Dengan adanya verifikasi ini, kita dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan bantuan dan memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang tepat,” tuturnya.
Proses verifikasi melibatkan beberapa tahap, termasuk pengecekan data dan kunjungan lapangan untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan oleh nelayan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap nelayan yang menerima bantuan benar-benar layak dan dapat memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan produktivitas perikanan mereka,” ucapnya.
Nelayan yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak akan menerima bantuan dalam berbagai bentuk, seperti mesin kapal dan alat tangkap ikan.
“Kami berharap dengan sistem baru ini, bantuan perikanan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan nelayan dan peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Kotabaru,” tegas Andi.
Sementara, Kepala Bidang Pemberdayaan Penangkapan Ikan, Dinas Perikanan Kotabaru, Tony Akhmadi membenarkan bahwa proses pengajuan bantuan kini harus melalui berbagai tahapan verifikasi yang ketat.
“Mudah-mudahan sarana yang diberikan dapat bermanfaat, dan jika barang yang dihibahkan harus digunakan sebagaimana mestinya, dan tidak boleh dijual atau dipindah tangankan,” ungkap Tony saat ditemui di ruang kerjanya
Jika ketahuan ada barang hibah yang dijual atau dipindahtangankan, mereka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Kami akan terus memonitoring bagaimana sarana yang diberikan dimanfaatkan, dan apakah ada kemajuan atau tidak. Tentunya kita akan mengevaluasi lagi ke depannya kalau memang ada yang kurang atau ada yang tidak dapat digunakan, kita bisa menggantinya,” tutup Tony.
Dengan perubahan ini, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan hibah perikanan, guna mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan sektor perikanan di wilayah tersebut. [Yandi].
