BATULICIN, Gabungan Komisi di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja (Raker) intensif bersama mitra kerja, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Pemerintahan Setda, dan Bagian Hukum Setda, Senin (16/12/2024). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD, H. Boby Rahman, bertujuan membahas rencana pemekaran Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin, yang merupakan aspirasi masyarakat setempat.
Anggota DPRD, Andi Asdar, menegaskan bahwa pemekaran ini adalah harapan masyarakat yang harus diperjuangkan secara maksimal. “Ini bukan hanya pemekaran administratif, tetapi harapan nyata warga yang menginginkan pelayanan lebih baik dan pembangunan lebih merata,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua I DPRD, H. Hasanudin, menyoroti persoalan utama, yaitu penetapan tapal batas. Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan batas wilayah dapat menjadi hambatan serius di kemudian hari. Hasanudin juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran proses pemekaran. “Kita harus segera menyelesaikan persoalan tapal batas dan memastikan anggaran tersedia demi memenuhi harapan masyarakat,” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD, H. Boby Rahman, menyimpulkan bahwa aspirasi ini layak diakomodasi dan diusulkan untuk realisasi pada tahun 2025. Ia menegaskan, seluruh pihak harus bekerja keras memastikan proses ini sesuai peraturan yang berlaku dan berjalan transparan.
Komitmen DPRD
Rapat tersebut mencerminkan keseriusan DPRD Tanah Bumbu dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan menyelesaikan persoalan teknis seperti tapal batas dan anggaran, DPRD menunjukkan dedikasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kelurahan Batulicin. Keputusan ini tidak hanya menggambarkan perhatian pemerintah terhadap suara rakyat, tetapi juga menandai langkah besar dalam pembangunan daerah.
Pemekaran ini diharapkan menjadi awal perubahan positif bagi masyarakat Batulicin dan sekitarnya, menjadikan mereka lebih dekat dengan pelayanan yang responsif dan pembangunan yang inklusif. [
